Skip to main content Skip to main navigation menu Skip to site footer
Socio-political Communication and Policy Review
Articles
DOI: 10.61292/shkr.165
Published: 2024-09-12

Collaborative Governance Dalam Pengembangan Berkelanjutan Desa Wisata Kamasan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana
Collaborative Governance Tourism Village Development Sustainable Tourism Kamasan Tourism Village

Abstract

Collaborative governance is an approach that involves various stakeholders, such as government, community, and private sector, to work together to achieve common goals. Kamasan Tourism Village is one of the tourism villages whose development is carried out using a collaborative approach or collaboration with several parties (collaborative governance). Collaboration in Kamasan tourism village has certainly not run optimally due to several problems such as lack of communication between stakeholders, social change, and lack of utilization of digital developments. The purpose of this study is to determine the role of collaborative governance in the sustainable development of Kamasan Tourism Village. The research method used is a qualitative approach method. The results of the study indicate that effective collaboration among stakeholders has created an environment that supports sustainable development. However, this study also found several challenges that need to be addressed, such as increasing access to information and resources for local communities, as well as the need to strengthen decision-making and monitoring mechanisms. The recommendations provided aim to strengthen collaborative governance in supporting the sustainable development of Kamasan Tourism Village.

 

Abstrak

Collaborative governance merupakan pendekatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Desa Wisata Kamasan merupakan salah satu desa wisata yang pengembangannya dilakukan dengan menggunakan pendekatan kolaborasi atau kolaborasi dengan beberapa pihak (collaborative governance). Kolaborasi di desa wisata kamasan tentunya belum berjalan maksimal dikarenakan adanya beberapa masalah seperti kurangnya komunikasi antar stakeholders, perubahan sosial, dan kurangnya memanfaatkan perkembangan digital. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran collaborative governance dalam pengembangan berkelanjutan Desa Wisata Kamasan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang efektif di antara pemangku kepentingan telah menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan berkelanjutan. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti peningkatan akses informasi dan sumber daya bagi masyarakat lokal, serta perlunya penguatan mekanisme pengambilan keputusan dan monitoring. Rekomendasi yang diberikan bertujuan untuk memperkuat collaborative governance dalam mendukung pengembangan berkelanjutan Desa Wisata Kamasan.

kata kunci: collaborative governance, pengembangan desa wisata, wisata berkelanjutan, desa wisata kamasan

References

  1. Ahsani, R., Suryaningsih, O., Ma'rifah, N., & Aerani, E. (2018). Penerapan Community Based Tourism (CBT) di Desa Wisata Candirejo Borobudur Mewujudkan Kemandirian Desa. Ilmu Administrasi Publik, 2, 135- 146.
  2. Andari, N., Amalijah, E., & Jauhari, T. (2023). Tourism Governance in the Embodiment of Resilient and Sustainable Tourism Villages. Plakat: Jurnal Pelayanan Kepada Masyarakat, 5(1), 1-15.
  3. Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571.
  4. Ardiansyah, F. W., Purnaweni, H., & Priyadi, B. P. (2023). Analisis Collaborative Governance Dalam Pengembangan Pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo. Journal of Public Policy and Management Review, 12(3), 741-756.
  5. Ariesmansyah, A. (2022). Collaborative governance in enforcement program for restrictions on community activities in Bandung City. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik, 11(2), 290-300.
  6. Astuti, R. S., Warsono, H., Rachim, A. (2020). Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik. Semarang. Universitas Diponogoro Press.
  7. Astuti, Retno Sunu, Hardi Warsono, and Abd. Rachim. 2020. Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik. ed. Tim DAP Press, Semarang Program Studi Doktor Administrasi Publik FISIP Universitas Diponegoro Press.
  8. Bawono, I. R. 2019. Optimalisasi potensi desa di Indonesia. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
  9. Creswell, J.W. (2010), Research Design: Pendekatan Kualitatif dalam Perspektif. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar
  10. Gai, A. M., Ibnu, S., Setijawan, A., & Paru, M. A. (2023). Perencanaan Pariwisata Berkelanjutan Dalam Pengembangan Wilayah Dan Kota. Jurnal Ilmiah Hospitality Management,
  11. Iain, C. T., & Elizabeth, C. D. (2003). Republik of Madagascar: Tourism Sektor Study Africa Region (No. 63). Working Paper Series.
  12. Islamy, L. O. S. (2018). Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi. Yogyakarta. Deepublish.
  13. Kirana, C. A. D., & Artisa, R. A. (2020). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Collaborative Governance di Kota Batu. Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, 6(1), 68-84.
  14. Mafaza, A., & Setyowati, K. (2020). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata. Jurnal Kebijakan Publik, 11(1), 7-12.
  15. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa Wisata
  16. Putri, J. A., Mistriani, N., Octafian, R., Setyaningtyas, M., Hibatullah, G. H., & Hidayah, K. (2024). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Kearifan Lokal Terhadap Minat Berkunjung Di Desa Wisata Kandri Kota Semarang. NAWASENA: Jurnal Ilmiah Pariwisata, 3(1), 21-30.
  17. Putri, N. M. A. S., Purnamaningsih, P. E., & Supriliyani, N. W. (2024). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata Pinge Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan. Business and Investment Review, 2(1), 47-57.
  18. Sari, A. M. (2024). Pengaruh Pariwisata Terhadap Perekonomian Daerah Kasus Bali. Circle Archive, 1(5), 1-13.
  19. Subarsono. A G. (2011). Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
  20. Sudarmo. (2015). Menuju Model Resolusi Konflik Berbasis Governance: Memuat Pengalaman Penelitian Lapangan Tentang Isu Pedagang Kaki Lima Dan Konflik Antar Kelompok. Sebelas Maret University Press.
  21. Sugiyono, 2017. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Penerbit Alfabeta.
  22. Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
  23. Tjilen, A. P., Waas, R. F. Y., Ririhena, S. W., Tambaip, B., Syahruddin, S., Ohoiwutun, Y., & Prihandayani, R. D. (2023). Optimalisasi potensi desa wisata melalui manajemen pengelolaan yang berkelanjutan: Kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat lokal. Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia, 2(6), 38-49.
  24. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
  25. Utami, A. D. M., Hariani, D., & Sulandari, S. (2021). Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata Kemetul, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Journal of Public Policy and Management Review, 10(3), 281-298.
  26. Waliah, S. dkk. (2022). Collaborative Governance (dalam Perpektif Administrasi Publik). Bandung. Media Sains Indonesia.
  27. Wanna, John. (2008). Collaborative Government: meanings, dimentions, drivers, and outcomes, dalam O’Flynn, Jannie & Wanna, John. Collaborative governance: a new era of public policy in Australia?. Australian National University E Press.
  28. Wanna. J. 2008. Collaborative government meanings, dimensions, drivers and coutcomes. Canberra: Australian National University E Press.
  29. Widari, D. A. D. S. (2020). Kebijakan pengembangan pariwisata berkelanjutan: Kajian teoretis dan empiris. Jurnal Kajian Dan Terapan Pariwisata, 1(1), 1-11.
  30. Wisata, P. D. (2021). Edisi II. Jakarta: Kementerian Koordinasi Bidang Maritim dan Investasi.
  31. Yasintha, P. N. (2020). Collaborative Governance Dalam Kebijakan Pembangunan Pariwisata Di Kabupaten Gianyar. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, 4(1), 1-23.
  32. Yusuf, A. Muri. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan. Jakarta: Prenadamedia Group.
  33. Zaenuri, M., Musa, Y., & Iqbal, M. (2021). Collaboration governance in the development of natural based tourism destinations. Journal of Government and Civil Society, 5(1), 51-62.

How to Cite

Milandika, K. B. R. I., Yudartha, I. P. D., & Wirantari, I. D. A. P. (2024). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Berkelanjutan Desa Wisata Kamasan. Socio-Political Communication and Policy Review, 1(5), 23–36. https://doi.org/10.61292/shkr.165