Skip to main content Skip to main navigation menu Skip to site footer
Socio-political Communication and Policy Review
Articles
DOI: 10.61292/shkr.126
Published: 2024-06-07

Collaborative Governance Berbasis Transformasi Digital Melalui Program Taring Dukcapil Di Disdukcapil Kota Denpasar

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Jember
Collaborative Governance; Population Administration; Taring Dukcapil

Abstract

The aim of this research is to find out how collaborative governance is based on digital transformation through the Taring Dukcapil program at the Denpasar City Disdukcapil. This research is qualitative research with descriptive approach. Research data was obtained through interview techniques, observation, questionnaires, documentation, and literature study. The Head of the Data Utilization and Service Innovation Division of the Denpasar City Disdukcapil, The Young Expert Policy Analysis of the Denpasar City Disdukcapil, and the people of Denpasar City were the informants for this research. The results of this research show four indicators in Collaborative Governance based on digital transformation through the Taring Dukcapil program in the Denpasar City Disdukcapil, namely: 1) Initial conditions, namely the conditions behind the formation of the Taring Dukcapil program in the Denpasar City Disdukcapil along with its supporting resources. 2) Institutional design, namely the existence of regulations or mechanisms to realize collaboration. 3) Leadership, namely the Taring Dukcapil program which is an initiative of the leadership of the Denpasar City Disdukcapil. 4) Collaborative process, namely face-to-face dialogue between the Denpasar City Disdukcapil and PT. Gojek and Grab finally reached an agreement to collaborate. To maintain the existing collaboration, each party makes a cooperation agreement which is expected to support sustainable collaboration.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana collaborative governance berbasis transformasi digital melalui program Taring Dukcapil di Disdukcapil Kota Denpasar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data penelitian diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, kuesioner, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Disdukcapil Kota Denpasar, Analisis Kebijakan Ahli Muda Disdukcapil Kota Denpasar, dan masyarakat Kota Denpasar merupakan informan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan empat indikator dalam collaborative governance berbasis transformasi digital melalui program Taring Dukcapil di Disdukcapil Kota Denpasar, yaitu: 1) Kondisi awal, yaitu keadaan yang melatarbelakangi dibentuknya program Taring Dukcapil di Disdukcapil Kota Denpasar beserta sumber daya pendukungnya. 2) Desain kelembagaan, yaitu adanya regulasi atau mekanisme dalam menjalin kolaborasi. 3) Kepemimpinan, yaitu adanya program Taring Dukcapil merupakan prakarsa dari pimpinan Disdukcapil Kota Denpasar. 4) Proses kolaboratif, yaitu adanya dialog tatap muka antara Disdukcapil Kota Denpasar dengan PT. Gojek dan Grab sampai akhirnya mencapai kesepakatan untuk melakukan kolaborasi. Untuk menjaga kolaborasi yang telah terjalin, masing-masing pihak membuat perjanjian kerja sama yang diharapkan dapat mendukung terjadinya kolaborasi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Collaborative Governance; Administrasi Kependudukan; Taring Dukcapil

References

  1. Ahad, M. P. Y., & Barsei, A. N. (2023). Collaborative Governance Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik: Best Practice Dari Pemerintah Daerah Di Indonesia: Collaborative Governance In The Implementation Of Electronic-Based Governance Systems: Best Practices From Local Governments In Eastern Indonesia. Jurnal Transformasi Administrasi, 13(01), 52-74.
  2. Badan Pusat Statistik. 2023. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi 2022. Diakses pada 23 September 2023, dari https://www.bps.go.id/publication/2023/09/29/cfa3a7c9e8b2397799ec6bb3/indeks-pembangunan-teknologi-informasi-dan-komunikasi-2022.
  3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. (2020). Standar Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Revisi ke 6.
  4. Girindra, I. A. G., Widnyani, I. A. P. S., & Dewi, N. D. U. (2021). Optimalisasi Website Pemerintah Daerah Berbasis Collaborative Governance (Studi Pada Dinas Kota Malang). Jurnal Widya Publika, 9(1), 15-35.
  5. Islamy, La Ode Syaiful. (2018). Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi. Yogyakarta: Deepublish.
  6. Kementerian Komunikasi dan Informasi. (2023). Pemerintah Kebut Digitalisasi Layanan Publik. Diakses pada 8 Oktober 2023, dari https://www.kominfo.go.id/content/detail/47280/pemerintah-kebut-digitalisasi-layanan-publik/0/artikel.
  7. Maulana, R. M. (2022). Collaborative Digital Transformation Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jurnal Nokel: Ilmu-Ilmu Sosial, 7(2), 263-277.
  8. Nurdin, N. Collaborative Governance Melalui Mall Pelayanan.
  9. Sukomardojo, T dkk. (2023). Transformasi Digital dalam Administrasi Publik dan Dampaknya terhadap Kesadaran Politik Ekonomi: Analisis Pendekatan Kualitatif dalam Connected Community. Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah, 5(2). 196-204.
  10. Syamsinar, St. (2019). Collaborative Governance dalam Pelayanan Akta Kelahiran Administrasi Kependudukan di Kabupaten Gowa. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah, Makassar.
  11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
  12. Wijayanti, A., & Kasim, A. (2021). Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Di Indonesia: Perspektif Collaborative Governance. Integritas: Jurnal Anti Korupsi, 7(2), 291-310.

How to Cite

Wismayanti, K. W. D. (2024). Collaborative Governance Berbasis Transformasi Digital Melalui Program Taring Dukcapil Di Disdukcapil Kota Denpasar. Socio-Political Communication and Policy Review, 1(3), 127–135. https://doi.org/10.61292/shkr.126