Skip to main content Skip to main navigation menu Skip to site footer
Socio-political Communication and Policy Review
Articles
DOI: 10.61292/shkr.135
Published: 2024-07-09

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana
SAKIP BPBD Good Governance

Abstract

The 2018-2023 Bekasi City Revised Medium-Term Development Plan (RPJMD) refers to the policy direction of improving governance including institutional arrangements, government administration and the provision of infrastructure facilities carried out to improve the performance of regional government administration including the Bekasi City Regional Disaster Management Agency. This study aims to determine the application of SAKIP in realizing good governance at the Bekasi City Regional Disaster Management Agency. The indicators of good governance used are indicators according to Sedarmayanti (2013), namely accountability, transparency, participation, and the rule of law. This research is descriptive qualitative research, with a case study research type. The research was conducted at the Bekasi City Regional Disaster Management Agency. The results showed that in the accountability indicator, BPBD Bekasi City in implementing SAKIP has been responsible with the existence of LAKIP. The BPBD transparency indicator in implementing SAKIP has been running well and all data can be accessed through the official BPBD Bekasi City website. The participation indicator shows that BPBD in SAKIP planning is assisted by parties from outside the agency. The rule of law indicator shows that SAKIP planning is in accordance with standard operating procedures.

Abstrak

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Perubahan Kota Bekasi 2018-2023 mengacu pada arah kebijakan peningkatan tata kelola pemerintahan meliputi penataan kelembagaan, administrasi pemerintahan dan penyediaan sarana prasarana dilakukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan SAKIP dalam mewujudkan good governance di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi. Indikator good governance yang digunakan adalah indikator menurut Sedarmayanti (2013) yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan supremasi hukum. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, dengan jenis penelitian studi kasus. Penelitian dilakukan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi. Hasil penelitian menunjukkan pada indikator akuntabilitas, BPBD Kota Bekasi dalam menerapkan SAKIP telah bertanggung jawab dengan adanya LAKIP. Indikator transparansi BPBD dalam penerapan SAKIP sudah berjalan dengan baik dan semua data dapat diakses melalui laman resmi BPBD Kota Bekasi. Indikator partisipasi menunjukkan bahwa BPBD dalam perencanaan SAKIP dibantu oleh pihak-pihak dari luar instansi. Indikator supremasi hukum menunjukkan jika perencanaan SAKIP telah sesuai dengan standar operasional prosedur.

 

References

  1. Adriyanto, A. (2014). PENGARUH BELANJA DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN SAROLANGUN. E-Journal Perdagangan Industri Dan Moneter, 2(1). https://doi.org/10.22437/pim.v2i1.13974
  2. Afriyanti, D., Sabanu, H. G., & Noor, F. (2018). PENILAIAN INDEKS AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH. Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara, 21–42. https://doi.org/10.28986/jtaken.v1i1.10
  3. Azis, Muh. I. (2020). PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL. Jurnal Ekonomika, 11(1). https://doi.org/10.35334/jek.v11i1.1246
  4. moleong. (2000). Metodologi Penelitian Kualitati, edisi revisI, cet 13 (pp. 125- 126). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi N0.88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
  6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
  7. Sanjaya, F. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2020.
  8. Sedarmayanti. (2012). Good Governance dan Good Corporate Governance. Bandung Mandar Maju.
  9. Sugiyono. (2010). Metodologi Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D, edisi revisis, cet 10. Bandung: Alfabet.
  10. Susila Wibawa, K. C. (2019). Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Administrative Law and Governance Journal, 2(2), 218–234. https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.218-234

How to Cite

Ardiana, N. N., Prabawati, N. P. A., & Wijaya, K. A. S. (2024). Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi). Socio-Political Communication and Policy Review, 1(4), 20–31. https://doi.org/10.61292/shkr.135