Abstract
This study uses a type of qualitative research with a descriptive approach. The data sources used are primary and secondary data. The technique for determining informants in this study uses purposive sampling. This study uses the theory of measuring the performance of public organizations according to Agus Dwiyanto (2017). The results of the study show that the performance of the Goods and Services Procurement Unit in improving e-government through the local MSME e-catalog in Badung Regency is quite good, which in productivity indicators is not optimal, there is a need for optimization of the number of human resources and cooperation. Service quality indicators are not optimal because there is still a lack of technical guidance provided to providers. The responsiveness indicator can be said to be optimal. Responsibility indicators can be said to be optimal. Accountability indicators can be said to be quite optimal. Therefore, the author recommends providing technical guidance to providers, collaborating with various parties, optimizing existing human resources through training and improving employee skills, and continuing to monitor and evaluate periodically.
Keywords: Local E-Catalog, Employee Performance, E-Government, Procurement of Goods and Services
Abstrak
Penelitian ini mengunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Penelitian ini menggunakan teori pengukuran kinerja organisasi publik menurut Agus Dwiyanto (2017). Hasil penelitian menunjukkan kinerja Unit Pengadaan Barang dan Jasa dalam meningkatkan e-government melalui e-katalog UMKM lokal Kabupaten Badung cukup baik, yang mana dalam indikator produktivitas belum optimal perlu adanya pengoptimalan terhadap jumlah SDM dan kerjasama. Indikator kualitas layanan belum optimal dikarenakan masih kurangnya bimbingan teknis yang diberikan kepada penyedia. Indikator responsivitas sudah dapat dikatakan optimal. Indikator responsibilitas sudah dapat dikatakan optimal. Indikator akuntabilitas dapat dikatakan cukup optimal. Oleh karena itu penulis merekomendasikan untuk memberikan bimbingan teknis kepada penyedia, melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, mengoptimalisasi SDM yang ada melalui pelatihan dan peningkatan keterampilan pegawai serta tetap melakukan monitoring evaluasi secara berkala.
Kata Kunci: E-Katalog Lokal, Kinerja Pegawai, E-Government, Pengadaan Barang dan Jasa
References
- Adipratama, E., & Husnatarina, F. (2021). Kinerja pegawai pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimatan Tengah. Journal of Environment and Management, 2(1), 35-43.
- Antaranews. (2023). LKPP: Produk UMKM yang tayang di e-katalog capai 7,6 juta produk. Retrieved from https://www.antaranews.com/: https://www.antaranews.com/berita/3891108/lkpp-produk-UMKM-yang-tayang-di-e-katalog-capai-76-juta-produk
- biropbj. (2022). E Katalog LKPP: Pengertian dan Panduan Lengkap Cara Daftar Jadi Penyedia! Retrieved from https://biropbj.ntbprov.go.id/: https://biropbj.ntbprov.go.id/v2/e-katalog-lkpp-pengertian-dan-panduan-lengkap-cara-daftar-jadi-penyedia/
- Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan Electronic Government.
- Iqbal, M. (2020). PENGARUH PELAKSANAAN E KATALOG DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH TERHADAP UMKM. Jurnal USM Law Review Vol 3 No 1, 77-97.
- Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Badung Nomor 027/1523/SETDA tentang Penetapan Verifikator Katalog Elektronik Lokal Pemerintah Kabupaten Badung.
- Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan jasaPemerintah Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik.
- Mawarni, M., Gamaputra, G., & Meilinda, S. D. (2020). Penerapan Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa melalui Aplikasi E-Purchasing dan E-Katalog. Wacana Publik, 14(02), 81-92.
- panrb. (2022). Akselerasi Digitalisasi Pelayanan Publik melalui MPP Digital. Retrieved from https://www.menpan.go.id/: https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/akselerasi-digitalisasi-pelayanan-publik-melalui-mpp-digital
- Pasolong, & Harbani. (2017). Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- Peraturan Presiden Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah.
- Prabawati. (2023). Transformasi Digital Pelayanan Harus Utamakan Kepentingan Publik. Retrieved from https://diskominfo.kaltimprov.go.id/: https://diskominfo.kaltimprov.go.id/pemerintahan/transformasi-digital-pelayanan-harus-utamakan-kepentingan-publik
- Shafa, S. I., Nurhidayati, T., & Damanik, A. F. (2021). Analisis Penerapan E-Procurement sebagai Pembaharuan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa. Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues, 2(1), 1-9.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.
- Surat Keputusan Kepala LKPP RI Nomor: 147 Tahun 2021 tentang Penetapan Persetujuan Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal Pemerintah Kabupaten Badung.
- Umulkulsum, D., Suaji, D. A., & Achmad, R. (2020). The effect of benefits and work discipline on employee productivity at the Geological Survey Center Bandung. Technium Soc. Sci. J., 14, 454