Skip to main content Skip to main navigation menu Skip to site footer
Socio-political Communication and Policy Review
Articles
DOI: 10.61292/shkr.205
Published: 2025-03-05

Implementasi Kebijakan E-Jasa terhadap Kinerja Pegawai Kontrak pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana
E-Jasa Contract Employees Employee Performance Policy Implementation

Abstract

Employee performance is the most important thing in an organization or government institution so that employees work according to their abilities so as to achieve good work results. This study aims to determine how the Implementation of the E-Jasa Policy affects the performance of contract employees at the Public Works, Spatial Planning, Housing and Settlement Areas Service of Klungkung Regency. This research method uses qualitative descriptive with data collection through interviews, observations, and document studies. The analysis in this study uses the policy implementation theory from Richard E. Matland whose indicators consist of policy accuracy, implementation accuracy, target accuracy, and environmental accuracy. The results of the study show that the implementation of the E-Jasa policy at the PUPRPKP Service of Klungkung Regency has been implemented since 2021 and is running optimally. In the process of implementing the E-Jasa application policy, it received a positive response from contract employees at the PUPRPKP Service of Klungkung Regency because they felt the benefits of using the E-Jasa application. The main obstacles include limited human resources in the use of technology and problems with the application server itself. This study recommends periodic evaluation and training in the use of E-Jasa applications, the existence of special policies for field employees and the imposition of sanctions on contract employees who do not use the E-Jasa application.

Abstrak

Kinerja pegawai menjadi hal terpenting dalam suatu organisasi atau lembaga pemerintahan agar pegawai bekerja sesuai dengan kemampuannya sehingga mencapai hasil kerja yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan E-Jasa terhadap kinerja pegawai kontrak pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatid dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Analisis pada penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Richard E. Matland yang indikatornya terdiri dari ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, dan ketepatan lingkungan. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan E-Jasa di Dinas PUPRPKP Kabupaten Klungkung sudah dilaksanakan sejak tahun 2021 dan berjalan dengan optimal. Dalam proses pengimplementasian kebijakan aplikasi E-Jasa mendapat tanggapan positif dari pegawai kontrak pada Dinas PUPRPKP Kabupaten Klungkung karena merasakan manfaat dari penggunaan aplikasi E-Jasa. Kendala utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia dalam penggunaan teknologi dan masalah pada server aplikasi itu sendiri. Penelitian ini merekomendasikan evaluasi berkala dan pelatihan dalam penggunaan aplikasi E-Jasa, adanya kebijakan khusus untuk pegawai dilapangan dan pemberian sanksi kepada pegawai kontrak yang tidak menggunakan aplikasi E-Jasa.

Kata Kunci: E-Jasa, Pegawai Kontrak, Kinerja Pegawai, Impelemtasi Kebijakan

References

  1. Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). Metode penelitian kualitatif. CV. Syakir Media Press.
  2. Agustino, Leo. (2012). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
  3. BPKSDM Kab. Klungkung. 2019. Buku Panduan Aplikasi E-Jasa Pegawai Kontrak.
  4. Budiyanto, E., & Mochklas, M. (2020). Kinerja Karyawan Ditinjau dari Aspek Gaya Kepemimpinan Budaya Organisasi dan Motivasi Kerja. In Evaluasi Kinerja SDM.
  5. Richard E Matland. (1995) Synthesizing the Implementation Literature: The Ambiguity Conflict Model of Policy Implementation. Journal of Public Administration Research and Theory: J-PART, Vol. 5, No. 2 Apr, pp. 145-174.
  6. Septiana, A. R., Bormasa, M. F., Alalsan, A., Mustanir, A., Wandan, H., Razak, M. R. R., ... & Seran, D. A. N. (2023). Kebijakan Publik: Teori, Formulasi Dan Aplikasi. Global Eksekutif Teknologi.
  7. Siti, M. (2022). Buku Kebijakan Publik Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis dan Evaluasi Kebijakan Publik.
  8. Sugiyono. (2018). Metode penelitian pendidikan pendekatam kuantitatif, kualitatif dan R&D.
  9. Wardhana, A. (2022). Manajemen Kinerja (Konsep, Teori dan Penerapannya). Bandung: Media Sains Indonesia.
  10. Yusuf. (2017). Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan. Jakarta: Kencana. A.B, Misbah.
  11. Chusminah, C., & Haryati, R. A. (2019). Analisis Penilaian Kinerja Pegawai Pada Bagian Kepegawaian dan Umum Direktorat Jenderal P2P Kementerian Kesehatan. Widya Cipta-J. Sekr. dan Manaj, 3(1), 61-70: Analisis Penilaian Kinerja Pegawai Pada Bagian Kepegawaian dan Umum Direktorat Jenderal P2P Kementerian Kesehatan.pdf
  12. Fadjrin, R. (2019). Implementasi Kebijakan E-Kinerja Di Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh): Implementasi Kebijakan E-Kinerja Di Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh.pdf
  13. Hamidi. (2010). Metode Kualitatif Pendekatan Praktis Penulis Proposal dan Laporan Penelitian. Malang: Metode Penelitian Kualitatif: Pendekatan praktis penulisan proposal dan laporan penelitian (onesearch.id)
  14. Indrawan, I. W. I. (2021). Penerapan Elektronik Kinerja (E-Kinerja) terhadap Motivasi Kerja Pegawai di Kantor Camat Klungkung. Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6(1), 55-65: Penerapan Elektronik Kinerja (E-Kinerja) terhadap Motivasi Kerja Pegawai di Kantor Camat Klungkung.pdf
  15. Maharani, U., & Badar, M. (2023). Analisis Perbandingan Pegawai Tetap dan Pegawai Kontrak Ditinjau dari Produktivitas dan Kompetensi Kerja pada Kantor Camat Raba Kota Bima. LANCAH: Jurnal Inovasi dan Tren, 1(2), 96-104: Analisis Perbandingan Pegawai Tetap dan Pegawai Kontrak Ditinjau dari Produktivitas dan Kompetensi Kerja Pada Kantor Camat Raba Kota Bima.pdf
  16. Nabilah, D. K., & Atieq, A. M. Q. (2022). Efektivitas Penerapan E-Kinerja Dalam Meningkatkan Disiplin dan Kinerja Pegawai Di Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Kudus. Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis, 7(2), 114-124: Efektivitas Penerapan E-Kinerja Dalam Meningkatkan Disiplin dan Kinerja Pegawai Di Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Kudus.pdf
  17. Safitri, R. (2022). Implementasi Kebijakan Electronic Kinerja (E-kinerja) Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung: Implementasi Kebijakan Electronic Kinerja (E-kinerja) Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.pdf
  18. Suprapto, S. (2023). Implementation of the e-kinerja application program in assessment of attitude in employee performance system at the regional service agency of Gorontalo regency office. JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia), 9(3), 1489-1493: Implementation of the e-kinerja application program in assessment of attitude in employee performance system at the regional service agency of Gorontalo regency office.pdf
  19. Yeremia, B. (2023). Teori Penilaian Pengukuran Kinerja Karyawan. Jurnal Pusdansi, 2(7): TEORI PENILAIAN PENGUKURAN KINERJA KARYAWAN.pdf
  20. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.
  21. Peraturan Daerah Pasal 35 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Klungkung Pasal .
  22. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Bali.
  23. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
  24. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
  25. Donny Tabelak. (2020, Januari 8). Terapkan E-Jasa 2021, Upah Tenaga Kontrak Klungkung Disesuaikan UMK. Retrieved from radarbali.id: https://radarbali.jawapos.com/bali/70831095/terapkan-ejasa-2021-upah-tenaga-kontrak-klungkung-disesuaikan-umk
  26. Pemerintah Kabupaten Klungkung. (2021). Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021. Klungkung: Pemerintah Kabupaten Klungkung: https://www.klungkungkab.go.id/bankdata/file/LPPD_Kabupaten_Klungkung_-2021.pdf
  27. Raharyo, Y. (2021, Agustus 9). Pakai E-Jasa, Tenaga Kontrak di Klungkung Bisa Diupah Rp 700 Ribu. Retrieved from radarbali.id: https://radarbali.jawapos.com/bali/70850830/pakai-ejasa-tenaga-kontrak-di-klungkung-bisa-diupah-rp-700-ribu?page=2
  28. Terapkan E-Jasa 2021, Upah Tenaga Kontrak Klungkung Disesuaikan UMK. (2020, Januari 8). Retrieved from radarbali.id: https://radarbali.jawapos.com/bali/70831095/terapkan-ejasa-2021-upah-tenaga-kontrak-klungkung-disesuaikan-umk
  29. Wawancara dengan Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung.
  30. Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung.
  31. Wawancara dengan Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung.
  32. Wawancara dengan Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung.
  33. Wawancara dengan pegawai kontrak Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung.

How to Cite

Tantri, I. G. A. A. P. K., Lukman, ⁠Juwita P., & Prabawati, N. P. A. (2025). Implementasi Kebijakan E-Jasa terhadap Kinerja Pegawai Kontrak pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung. Socio-Political Communication and Policy Review, 2(2). https://doi.org/10.61292/shkr.205