Abstract
This study aims to analyze the role of the Indonesian National Police Traffic Corps (Korlantas Polri) in enhancing public legal awareness of traffic regulations to support the realization of KAMSELTIBCARLANTAS (Traffic Safety, Security, Order, and Fluency). Using a descriptive quantitative approach, data were collected through semi-structured interviews with two officers from the Subdirectorate of Traffic Law Enforcement and internal observations conducted during an internship at the Korlantas headquarters. The findings indicate that educational programs such as community traffic education (Dikmas Lantas), the use of social media, and law enforcement through the ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) system positively influence legal awareness. However, their effectiveness is limited by low public legal literacy and budget constraints. While repressive law enforcement proves more effective in the short term, educational approaches show long-term potential in shaping lawful traffic behavior. These findings highlight the need for synergy between persuasive, digital, and repressive strategies, as well as cross-sector collaboration and strengthened public communication in the enforcement of traffic laws in Indonesia.
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Korlantas Polri dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan lalu lintas guna mendukung terwujudnya KAMSELTIBCARLANTAS (Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas). Menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan dua anggota Subdirektorat Penindakan Pelanggaran serta observasi internal selama magang di lingkungan kantor Korlantas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program edukasi seperti Dikmas Lantas, pemanfaatan media sosial, serta penegakan hukum melalui sistem ETLE memiliki pengaruh positif terhadap kesadaran hukum, meskipun efektivitasnya masih terbatas oleh rendahnya literasi hukum masyarakat dan keterbatasan anggaran operasional. Penegakan hukum yang bersifat represif dinilai lebih efektif dalam konteks jangka pendek, sedangkan edukasi memiliki dampak jangka panjang dalam membentuk budaya hukum berlalu lintas. Hasil penelitian ini mengindikasikan pentingnya sinergi antara pendekatan persuasif, digital, dan represif, serta perlunya kolaborasi lintas sektor dan penguatan strategi komunikasi publik dalam penegakan hukum lalu lintas di Indonesia.
Kata Kunci: Korlantas Polri, kesadaran hukum, penegakan lalu lintas, edukasi masyarakat, ETLE
References
- Creswell, J. W. (2021). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Devi, K. T., Wirantari, I. D. A. P., & Wijaya, K. A. S. (2024). Efektivitas penggunaan media sosial dalam penyebaran informasi publik guna mencegah penyebaran berita hoax oleh DISKOMINFOS Kota Denpasar. Socio-political Communication and Policy Review, 1(5), 1–11. https://ijespgjournal.org/index.php/shkr/article/view/171
- Korlantas Polri. (2023). Laporan tahunan kecelakaan lalu lintas nasional 2023. Jakarta: Divisi Humas Polri.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Osborne, D. (2006). The New Public governance? Public Management Review, 8(3), 377–387.
- Pandeirot, V. W., & Johannes, R. A. (2024). Kualitas pelayanan publik dalam pemberian santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas di PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Utara. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Daerah, 6(2). https://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD/article/view/3540
- Ratnaningsih, I., & Sulaiman, F. A. (2022). Innovative governance in public services management through the Jakarta Kini application in DKI Jakarta Province. Jurnal Bina Praja, 14(1), 95–107. https://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jbp/article/view/2079/677
- Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 22 Tahun e2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sinulingga, E. N. (2025). Inovasi manajemen elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD): Penguatan ekosistem digital untuk akselerasi ekonomi daerah pada era digital. Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan, 9(1). http://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/mp/article/view/2549