Skip to main content Skip to main navigation menu Skip to site footer
Socio-political Communication and Policy Review
Articles
DOI: 10.61292/shkr.265
Published: 2025-07-05

Implementasi Program Gerbang Layanan Dan Aduan Mandiri (Gandari) Dalam Perspektif E-government (Studi Kasus: Kantor Kelurahan Panjer, Kota Denpasar)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana
E-government GANDARI Public Service

Abstract

In the Panjer Subdistrict, service innovation has been carried out through the implementation of the GANDARI application (Self-Service and Complaints Gateway) to support the effectiveness of e-government–based public services. This study aims to examine how the GANDARI program is implemented to enhance the quality of public services. A descriptive qualitative method was employed, with data collected through observation, in-depth interviews, and documentation. Informants included the Subdistrict Head, service staff, neighborhood heads, and service-using community members. The results were analyzed using support, capacity, and value theories from Indrajit. In terms of support, the study found that there was not enough promotion or government support for the use of the GANDARI application. In terms of capacity, the main challenges were the low digital literacy of the community and the lack of guidance when using the application. From the value perspective, GANDARI has made it easier for people to access public services, but the benefits have not been evenly experienced by all members of the community. It can be concluded that GANDARI’s implementation holds great potential for realizing efficient digital public services; however, it still requires reinforcement in support mechanisms, resource‐capacity development, and equitable benefit distribution. Recommendations from this study include optimizing GANDARI’s deployment by collaborating with community leaders and the Community Empowerment Council (LPM), conducting comparative studies on similar public-service applications, and carrying out direct satisfaction surveys for ongoing evaluation and improvement.

Abstrak

Di Kelurahan Panjer, inovasi pelayanan dilakukan melalui penerapan aplikasi GANDARI (Gerbang Layanan dan Aduan Mandiri) untuk mendukung efektivitas layanan publik berbasis e-government. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program GANDARI dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan terdiri dari Lurah, staf pelayanan, kepala lingkungan, dan masyarakat pengguna layanan. Hasil penelitian dianalisis menggunakan teori support, capacity, dan value dari Indrajit. Dari aspek support, masih ditemukan kurangnya sosialisasi dan dukungan menyeluruh dari pihak pemerintah terhadap penggunaan GANDARI. Pada aspek capacity, terbatasnya literasi digital masyarakat dan keterbatasan pendampingan menjadi kendala utama. Sementara itu, dari sisi value, aplikasi GANDARI telah memberikan manfaat dalam kemudahan akses layanan, namun belum merata dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa implementasi GANDARI menunjukkan potensi besar dalam mewujudkan pelayanan publik digital yang efisien, namun masih memerlukan penguatan pada aspek dukungan, kapasitas sumber daya, dan penyebaran manfaat secara merata. Rekomedasi dari penelitian ini meliputi mengoptimalkan implementasi GANDARI dengan menjalin kolaborasi tokoh masyarakat dan LPM, melakukan kajian komparatif pada pelayanan publik serupa, serta mengadakan survei langsung untuk evaluasi kepuasan dan perbaikan berkelanjutan.

Kata kunci: E-government; GANDARI; Pelayanan Publik3

References

  1. Gandari Kelurahan Panjer. Diakses pada https://linktr.ee/gandari_kelurahanpanjer. Pada tanggal tanggal 29 Maret 2024.
  2. Hardiyansyah. (2011). Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya. Yogyakarta: Gava Media.
  3. Indrajit. Electronic Goverment. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
  4. Indrayani, E. (2020). E‑government: Konsep, implementasi, dan perkembangannya di Indonesia. LPP Balai Insan Cendekia.
  5. Kelurahan Panjer. (2023). Keputusan Kelurahan Panjer Nomor: 188.4/12/V/2023 tentang Pembentukan Tim Pengembangan dan Pemanfaatan Portal GANDARI Di Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan.
  6. Kelurahan Panjer. Diakses pada https://www.panjer.denpasarkota.go.id/ . Pada tanggal 29 Maret 2024.
  7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003. Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
  8. Lembaga Administrasi Negara. 2004. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANKRI). Buku 3. Jakarta. LAN.
  9. Mandagi, M. (2003). E-government dalam konteks pelayanan publik. Klaten, Jawa Tengah: Lakeisha.
  10. Marwiyah, S. (2023). Strategi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Era Digitalisasi. Probolinggo.
  11. Mulyadi, D., Gedeona, H. T., & Afandi, M. N. (2018). Administrasi publik untuk pelayanan publik: Konsep dan praktik administrasi dalam penyusunan SOP, standar pelayanan, etika pelayanan, inovasi untuk kinerja organisasi (Ed. E. Jubaedah & E. Yustiono, Eds.; Cet. 2). Alfabeta.
  12. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2020. Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Lingkungan.
  13. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 14 Tahun 2017. Tentang Uraian Tugas Jabatan Kecamatan dan Kelurahan.
  14. Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
  15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tentang Pemerintah Daerah. LN.2014/No. 244, TLN No. 5587, LL SETNEG: 212.
  16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Tentang Pelayanan Publik. LN. 2009/ No.112 .TLN NO. 5038. LL Setneg. Selanjutnya disebut dengan UU Pelayanan Publik. Bab 1 Pasal 1 ayat (1).

How to Cite

Adelia, S. N. W. D. N., Prabawati, ⁠Ni P. A., & Wetarani, N. P. K. (2025). Implementasi Program Gerbang Layanan Dan Aduan Mandiri (Gandari) Dalam Perspektif E-government (Studi Kasus: Kantor Kelurahan Panjer, Kota Denpasar). Socio-Political Communication and Policy Review. https://doi.org/10.61292/shkr.265