Skip to main content Skip to main navigation menu Skip to site footer
Socio-political Communication and Policy Review
Articles
DOI: 10.61292/shkr.283
Published: 2025-08-26

Membangun Kebijakan Publik yang Tangguh: Pembelajaran dari Pandemi COVID-19 di Indonesia

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan
Public Policy Covid-19 Policy Flexibility Legal Politics

Abstract

This study seeks to evaluate whether Indonesia’s experience in facing the COVID-19 pandemic has led to a stronger and more resilient public policy formulation. It aims to explore how the crisis influenced cross-sector collaboration, transparency in communication, and flexibility in policymaking.  Using a normative juridical approach, the research analyzes primary, secondary, and tertiary legal materials. This method enables a legal framework–based examination of policy responses and their evolution during and after the pandemic.  The analysis reveals that the pandemic pushed the Indonesian government to improve inter-agency coordination, strengthen public communication strategies, and involve the community more actively in policymaking. These changes reflect an integration of lessons learned from the crisis into public policy principles such as transparency, good governance, and effective public service delivery. The experience of managing the COVID-19 crisis has shaped a more responsive, transparent, and inclusive approach to public policy formulation in Indonesia. This transformation enhances the country’s readiness to address future challenges through resilient governance practices.

Keywords: Public Policy, Covid-19, Policy Flexibility, Legal Politics.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah pengalaman Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 telah menghasilkan perumusan kebijakan publik yang lebih kuat dan tangguh. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana krisis tersebut memengaruhi kolaborasi lintas sektor, transparansi dalam komunikasi, dan fleksibilitas dalam pembuatan kebijakan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan ini memungkinkan pemeriksaan respons kebijakan dan perkembangannya selama dan setelah pandemi berdasarkan kerangka hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa pandemi mendorong pemerintah Indonesia untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga, memperkuat strategi komunikasi publik, dan melibatkan masyarakat secara lebih aktif dalam proses pembuatan kebijakan. Perubahan ini mencerminkan integrasi pelajaran yang diperoleh dari krisis ke dalam prinsip-prinsip kebijakan publik, seperti transparansi, tata kelola yang baik, dan pelayanan publik yang efektif. Pengalaman dalam mengelola krisis COVID-19 telah membentuk pendekatan perumusan kebijakan publik di Indonesia yang lebih responsif, transparan, dan inklusif. Transformasi ini meningkatkan kesiapan negara dalam menghadapi tantangan di masa depan melalui praktik pemerintahan yang tangguh.

References

  1. Achmad, F. Y. N. (2021). Penerapan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pada Sistem Pelayanan Publik Dinas Komunikasi Dan Informasi Kota Bau-Bau. Journal Publicuho, 4(2), 570–580. https://doi.org/10.35817/jpu.v4i2.18195
  2. Agustino, L. (2020). Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia. Jurnal Borneo Administrator, 16(2), 253–270. https://doi.org/10.24258/jba.v16i2.685
  3. Anggraini, B. L., & Kurniawan, B. (2021). Evaluasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Di Kabupaten Tuban. Publika, 9(2), 309–322. https://doi.org/10.26740/publika.v9n2.p309-322
  4. Anggraini, H., Zainuddin, Z., & Hartono, B. (2022). Implementasi Kebijakan ASN Sebagai Pelaksana Kebijakan Publik Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah, Provinsi Sumatera Utara. Journal of Education Humaniora and Social Sciences (Jehss), 5(2), 863–875. https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1393
  5. Arifin, Z. (2021). Penerapan E-Government Dalam Pengembangan Sistem Komunikasi Dan Telematika Pada Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian Kabupaten Sinjai. Jurnal Ilmiah Administrasita, 12(2), 145–159. https://doi.org/10.47030/administrasita.v12i2.332
  6. Aulia, N. R., Mustari, N., & Hartaman, N. (2021). Dinamika Kebijakan Pemerintah Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Covid-19 Di Kota Tarakan. Kybernan Jurnal Studi Kepemerintahan, 4(1), 16–25. https://doi.org/10.35326/kybernan.v4i1.1045
  7. Dewi, N. P. A. S., Tirtayani, S. P. L. A., & Suniasih, S. P. D. N. W. (2019). Evaluasi Terhadap Aspek Konteks Pada Program Paud Inklusi Di Kota Denpasar. Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Undiksha, 7(1), 1–12. https://doi.org/10.23887/paud.v7i1.18731
  8. Dewi, P. S. (2021). Dampak PPKM Terhadap Penurunan Angka Pasien COVID-19 Di Puskesmas Cikalong. Cerdika Jurnal Ilmiah Indonesia, 1(9), 1187–1191. https://doi.org/10.36418/cerdika.v1i9.175
  9. Fathurrohman, R., & Rizqi, W. T. (2021). Reorientasi Kebijakan Pendidikan Islam Di Masa Pandemi Covid-19. Heutagogia Journal of Islamic Education, 1(2), 227–239. https://doi.org/10.14421/hjie.2021.12-09
  10. Firmansyah, D., Suryana, A., Rifa’i, A. A., Suherman, A., & Susetyo, D. P. (2022). Hexa Helix: Kolaborasi Quadruple Helix Dan Quintuple Helix Innovation Sebagai Solusi Untuk Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19. Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan), 6(4), 476–499. https://doi.org/10.24034/j25485024.y2022.v6.i4.4602
  11. Hermawan, R., Septian, M., & Hayat, H. (2021). Learning Policy Model for Vocational Higher Education After the Covid-19 Pandemic. Al-Ishlah Jurnal Pendidikan, 13(3), 2083–2090. https://doi.org/10.35445/alishlah.v13i3.1220
  12. Ishak, I., Ilham, I., & Sabani, A. (2022). Shari’a Compliance Principles in Financial Technology. Jurnal Cendekia Hukum, 8(1), 47–59. https://doi.org/10.33760/jch.v8i1.542
  13. Ismail, M. I., & Ilyas, N. I. (2023). Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Monalisa (ed.)). Rajawali Pers.
  14. Kennedy, A. (2023). Hak Asasi Manusia dan Keadilan Bermartabat: Perbandingan Teori dan Realitas di Indonesia. Ekasakti Jurnal Penelitian & Pengabdian, 4(1), 132–141. https://doi.org/10.31933/ejpp.v4i1.1043
  15. Kennedy, A., Surya, W. H., Mustika, S. R., & Wartoyo, F. X. (2024). Sumber-Sumber Hukum Administrasi Negara dalam Kerangka Good Governance di Indonesia. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 5(2), 558–569. https://doi.org/10.55357/is.v5i2.654
  16. Kholiq, A., & Rahmawati, R. (2020). Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Likuiditas Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19. El-Barka Journal of Islamic Economics and Business, 3(2), 282–316. https://doi.org/10.21154/elbarka.v3i2.2472
  17. Liu, X., Robinson, S. E., & Vedlitz, A. (2017). A Micro Model of Problem Definition and Policy Choice: Issue Image, Issue Association, and Policy Support of Power Plants. Policy Studies Journal, 48(1), 11–37. https://doi.org/10.1111/psj.12233
  18. Madani, A. E. (2018). SME Policy: Comparative Analysis of SME Definitions. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 8(8), 103–114. https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i8/4443
  19. Marsari, H., Hairani, S., & Gistituati, N. (2021). Model Perumusan Kebijakan Pendidikan. Jurnal Riset Tindakan Indonesia, 6(1), 89–94. https://doi.org/10.29210/3003908000
  20. Muis, A. R. C. (2020). Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Strategi Nasional Dalam Menanggulangi Pandemi Covid-19. Salam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar I, 7(5), 439–454. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i5.15317
  21. Nursalam, N. (2021). Nilai-Nilai Publik Dalam Kebijakan Pelestarian Cendana (Santalum Album L) Di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Jiapi Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia, 2(1), 1–14. https://doi.org/10.33830/jiapi.v2i1.59
  22. Oktarina, V. R., Warsono, H., Priyadi, B. P., & Kismartini, K. (2021). Pelayanan Publik Dalam Kebijakan Social Distancing Di Kotawaringin Barat. Sangkép Jurnal Kajian Sosial Keagamaan, 4(1), 47–63. https://doi.org/10.20414/sangkep.v4i1.2846
  23. Oktavia, Y. (2023). Sosialisasi Makanan Sehat Produk Perikanan Pada Siswa Sekolah Dasar Sebagai Cikal Bakal Generasi Tangguh Covid-19 Di Desa Pengujan Kabupaten Bintan. Journal of Maritime Empowerment, 6(1), 34–38. https://doi.org/10.31629/jme.v6i1.6735
  24. Pritasari, L. A., & Kusumasari, B. (2019). Actor Intervention in Influencing Environmental Policy Formulation: The Case Study of Shrimp Farming Relocation Policy in Yogyakarta. Jurnal Borneo Administrator, 15(2), 179–198. https://doi.org/10.24258/jba.v15i2.427
  25. Raisa, D. M., Ahmad, A., Nurdin, F., Qinayah, M., Alamsyah, R., & Megawati, M. (2021). Optimalisasi Penerapan Rumah Pangan Lestari Dalam Penyediaan Sayuran Untuk Memperkuat Ketahanan Pangan Di Masa Pandemi COVID-19. Tarjih Agribusiness Development Journal, 1(2), 58–63. https://doi.org/10.47030/tadj.v1i2.302
  26. Ristyawati, A. (2020). Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 Oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945. Administrative Law & Governance Journal, 3(2), 240–249. https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.240-249
  27. Saadah, V. (2022). Analisis Activity Besed Costing Unit Cost SMA Pasca Covid 19. Jurnal Bahana Manajemen Pendidikan, 11(1), 31–38. https://doi.org/10.24036/jbmp.v11i1.116579
  28. Septa, R. R., & Kusumasari, B. (2023). Opini Publik Terkait Tren Isu Kesehatan: Analisis Konten Pada Twitter Dan Portal Berita Di Yogyakarta. Pesirah Jurnal Administrasi Publik, 2(2), 44–65. https://doi.org/10.47753/pjap.v2i2.34
  29. Sista, T. R., & Azhari, R. M. (2022). Analisis Penerapan Kebijakan Social Issolation Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Masa Pandemi Covid-19 Di Universitas Darussalam Gontor. Edukatif Jurnal Ilmu Pendidikan, 4(4), 5053–5061. https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i4.2827
  30. Soekanto, S., & Mamudji, S. (2024). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Rajawali Pers.
  31. Sonata, D. L. (2015). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, 8(1), 15–35. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283.
  32. Subahan, A., Dista, D. X., & Witarsa, R. (2021). Kajian Literatur Tentang Kebijakan Pendidikan Dasar Di Masa Pandemi Dan Dampaknya Terhadap Pembelajaran. Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran, 4(1), 1–9. https://doi.org/10.31004/jrpp.v4i1.1662
  33. Sulistyowati, F. (2021). Strategi Komunikasi Pemerintah Indonesia Dalam Penanganan COVID-19 Pada Majalah TEMPO Edisi Maret-Juli 2020. Jurnal Riset Komunikasi, 4(2), 198–214. https://doi.org/10.38194/jurkom.v4i2.326
  34. Sunggono, B. (2019). Metodologi Penelitian Hukum. Rajawali Pers.
  35. Suryono, A. (2018). Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat. Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 6(2), 98–102. https://doi.org/10.31334/trans.v6i2.33
  36. Widyaningrum, N., & Utama, D. B. (2022). Transparansi Publik Dalam Penanganan Bencana Pandemi Covid-19 Pada Pemerintah Desa. Jurnal Pelita Kota, 3(1), 120–129. https://doi.org/10.51742/pelita.v3i1.461

How to Cite

Kennedy, A. (2025). Membangun Kebijakan Publik yang Tangguh: Pembelajaran dari Pandemi COVID-19 di Indonesia. Socio-Political Communication and Policy Review, 2(5). https://doi.org/10.61292/shkr.283