Skip to main content Skip to main navigation menu Skip to site footer
Socio-political Communication and Policy Review
Articles
DOI: 10.61292/shkr.286
Published: 2025-09-26

Implementasi Aplikasi Denpasar Prama Sewaka pada Pelayanan Publik di Kota Denpasar dalam Perspektif E-Government

Universitas Udayana
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana
Implementation E-Government Denpasar Prama Sewaka Application

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Denpasar Prama Sewaka application in public services in Denpasar City using an e-government perspective. In addition to understanding how the Denpasar Prama Sewaka application is implemented, the author also explores how the government builds relationships with the public using an e-government perspective. This study uses qualitative research with a descriptive approach. Through qualitative research, the author will conduct research by understanding the subject's perspective, resulting in contextualization. The findings are broken down based on policy implementation indicators: organization, interpretation, and application. Furthermore, findings from an e-government perspective are divided into three categories: support, capacity, and value. From an organizational perspective, the author found overlapping employee structure in the management of the Denpasar Prama Sewaka application. In his interpretation, digital education and literacy need to be improved within the community, especially in Denpasar City, to avoid failures in the delivery of electronic-based services. Regarding the application, the public is sometimes confused about how to report complaints, given that there are two platforms: the website and the application. The findings from an e-government perspective include support, namely network support for the public so they can access the services provided in the Denpasar Prama Sewaka application. Furthermore, in terms of capacity, implementation shows a shortage of programmers, particularly in the ICT sector, which requires programming resources. Furthermore, in terms of value, this application is designed with a priority on complaint handling. The author's research concludes that the implementation of the Denpasar Prama Sewaka application has been quite successful, although public feedback still indicates the application is less responsive.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi aplikasi Denpasar Prama Sewaka dalam pelayanan publik di Kota Denpasar menggunakan perspektif e-government. Disamping untuk mengetahui bagaimana implementasi dari aplikasi Denpasar Prama Sewaka, penulis juga menelusuri bagaimana pemerintah membangun hubungan dengan masyarakat dengan menggunakan perspektif e-government. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Melalui jenis penelitian kualitatif penulis akan melakukan pencarian dengan memahami perspektif subjek sehingga menghasilkan suatu kontekstualisasi. Hasil temuan dipecah berdasarkan indikator implementasi kebijakan yaitu organisasi, interpretasi dan aplikasi. Kemudian temuan dalam perspektif e-government dibagi menjadi tiga yaitu support, capacity dan value. Hasil temuan dari sisi organisasi Dari sisi struktur pegawai, penulis menemukan adanya tumpang tindih pengelolaan aplikasi Denpasar Prama Sewaka. Dalam interpretasinya edukasi dan literasi digital perlu ditingkatkan dalam masyarakat khususnya di Kota Denpasar untuk menghindari kegagalan penyampaian layanan yang berbasis elektronik. Dari sisi aplikasi masyarakat terkadang masih bingung dalam melaporkan pengaduan, mengingat terdapat dua platform yakni menggunakan website dan aplikasi. Adapun penemuan dari perspektif e-government dari sisi support yaitu support jaringan kepada masyarakat agar dapat digunakan dalam mengakses layanan yang disediakan pada aplikasi Denpasar Prama Sewaka. Selanjutnya dari sisi capacity dalam implementasinya, terdapat kekurangan programmer terutama dibidang TIK yang memerlukan sumber daya programmer. Kemudian dari sisi value aplikasi ini di desain dengan mengutamakan sisi layanan aduan sebagai sisi yang diprioritaskan. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa implementasi aplikasi Denpasar Prama Sewaka telah berjalan cukup baik meskipun masih ditemukan respon masyarakat yang menyatakan aplikasi kurang responsif.

 

Kata kunci: Implementasi, E-Government, Aplikasi Denpasar Prama Sewaka

References

  1. Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana. Jurnal Administrasi Publik, 1(1), 1–100.
  2. Ardin, M. (2011). Urbanisasi dan Dinamika Kependudukan di Kota Denpasar. Dalam Paturusi (2016). Studi Perkotaan dan Migrasi.
  3. Auliyaa, P., Hidayat, R., & Nababan, R. (2022). Implementasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government Melalui Ogan Lopian. Jurnal Kinerja, 18(4), 502–512. https://doi.org/10.30872/jkin.v18i4.9804
  4. Bali. (2022). Laporan Pengaduan Masyarakat Mengenai Pelayanan Kependudukan. Ombudsman Perwakilan Provinsi Bali.
  5. Bannister, F., & Connolly, R. (2014). ICT, Public Values and Transformative Government: A Framework and Programme for Research. Government Information Quarterly, 31(1), 119–128.
  6. Dorji, S. (2012). E-Government Initiatives in Bhutan: Government to Citizen (G2C) Service Delivery Initiative – A Case Study. Murdoch University.
  7. Febriantini, N. (2021). Analisis Aplikasi PRO Denpasar Plus dalam Perspektif Dynamic Governance sebagai Pendukung Smart City di Kota Denpasar. Skripsi. Universitas Udayana.
  8. Harahap, R. (2013). Urbanisasi dan Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Sosial dan Ekonomi, 5(2), 45–56.
  9. Hidayat, R. dalam Tui, A., et al. (2022). Birokrasi dan Pelayanan Publik di Era Digital. Jurnal Administrasi Publik, 10(1), 23–34.
  10. Jones, C. O. (1996). Public Policy: Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
  11. Kota Denpasar. (2024). Kota Denpasar dalam Angka 2024. Badan Pusat Statistik Kota Denpasar.
  12. Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
  13. Muhammad Nur Yamin. (2021). Government to Citizen (G-To-C) Upaya Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan di Kabupaten Gowa. Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya, XVI, 140–148.
  14. Nilsen, P. (2015). Making Sense of Implementation Theories, Models and Frameworks. Implementation Science, 10(1), 1–13. https://doi.org/10.1186/s13012-015-0242-0
  15. Nurmandi, A. (2022). Ketimpangan Akses Pelayanan Publik dalam Perspektif John Stuart Mill. Jurnal Demokrasi dan Kesejahteraan, 6(1), 33–47.
  16. Patricia, E., Hayat, H., & Suyeno, S. (2023). Implementasi E-Office Sabdopalon Jombang Sebagai Langkah Menuju Pemerintahan Digital. Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 9(1), 77–89. https://doi.org/10.25299/jiap.2023.vol9(1).12085
  17. Retnowati, N. D., & Nugraheny, D. (2021). G2C (Government to Citizen) Digital Interaction and C2G (Citizen to Government) on the Jogja Smart Service Application. Sainstek: Jurnal Sains dan Teknologi, 13(2), 90. https://doi.org/10.31958/js.v13i2.4692
  18. Roziqin, A., Kismartini, Fajrina, A. N., Salahudin, & Sulistyaningsih, T. (2022). The Development of Indonesian E-Government: A Bibliometric Analysis. COLLNET Journal of Scientometrics and Information Management, 16(1), 49–74.
  19. Roziqin, I., et al. (2022). E-Government sebagai Inovasi dalam Reformasi Birokrasi. Jurnal Kebijakan Publik, 8(3), 112–125.
  20. Sanjaya, D. N. K. R. (2024). Transformasi Branding Aplikasi Pelayanan Publik di Kota Denpasar. Wawancara, 9 Januari 2024.
  21. Sundberg, L. (2019). Value Positions and Relationships in the Swedish Digital Government. Administrative Sciences, 9(1). https://doi.org/10.3390/admsci9010024
  22. Totonchi, A., & Ahlan, A. R. (2023). E-Government Challenges in Developing Countries: Development of Iraqi E-Government. Journal of Computing Research and Innovation, 8(2), 200–214. https://doi.org/10.24191/jcrinn.v8i2.367
  23. United Nations. (2022). E-Government Survey 2022: The Future of Digital Government. United Nations Department of Economic and Social Affairs.
  24. Wicaksono, A. (2023). Evaluasi Implementasi E-Government di Pemerintah Daerah. Jurnal Teknologi Informasi dan Kebijakan Publik, 9(2), 56–70.
  25. Wijaya, K. A. S., et al. (2022). Filosofi Tradisional Bali dalam Pelayanan Publik: Studi Kasus Aplikasi Prama Sewaka. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 7(1), 88–97.
  26. Wijaya, K. A. S., Suarka, I. N., Putra, I. N. D., & Eddy, I. W. T. (2022). The Old State Ideology Behind the Sewaka Dharma Motto in Denpasar City Government Practice. Linguistics and Culture Review, 6(1), 237–255. https://doi.org/10.21744/lingcure.v6n1.2215

How to Cite

Riani, N. W., Wijaya , K. A. S., & Girindra, I. A. G. (2025). Implementasi Aplikasi Denpasar Prama Sewaka pada Pelayanan Publik di Kota Denpasar dalam Perspektif E-Government. Socio-Political Communication and Policy Review, 2(5). https://doi.org/10.61292/shkr.286